Peta Kab. Cianjur dan Kota Bogor

Berikut ini adalah Peta Daerah Pemilihan Jawa Barat III Kab. Cianjur dan Kota Bogor

Peta Kabupaten Cianjur

Peta Kota Bogor

PPP Terapkan Strategi Jemput Bola

Tags: Husnan_Bey_Fananie

Menjelang Pemilu 2009, partai politik (parpol) terus memperbaiki strategi marketing untuk menuai suara. PPP pun menyiapkan strategi baru. Sebagai parpol lama,tentu saja PPP tidak ingin kehilangan muka dengan munculnya parpol baru.Sejak era Reformasi, partai berlambang Kakbah itu memang masih bisa mempertahankan posisi tiga besar perolehan kursi di DPR. Namun, melihat perkembangan politik yang ada, sudah seharusnya PPP lebih waspada. Sebab, perolehan suara PPP dari setiap pemilu terus berkurang. Pada Pemilu 2009, PPP meraup suara 11.329.905 atau 10,71 % dengan perolehan 58 kursi.Artinya, PPP kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. Kemudian, pada Pemilu 2004 PPP kembali kedodoran dengan hanya meraup suara sebanyak 9.248.764atau 8,15% dengan 58 kursi DPR.Beruntung, perolehan kursi PPP di DPR tidak mengalami penurunan karena di-untungkan sistem penghitungan sisa suara di setiap daerah pemilihan (dapil). Perkembangan politik tersebut segera disadari oleh petinggi PPP.

Seleksi Caleg PPP Gandeng Konsultan

Lewat Fit and Proper Test

JAKARTA – Sebuah terobosan segar dalam agenda rekrutmen politik muncul dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Proses seleksi bakal caleg untuk DPR RI dari partai berasas Islam itu melibatkan komponen eksternal berupa lembaga konsultan independen.

”Mereka diserahi tanggung jawab profesional untuk melakukan seleksi khusus,” kata Sekretaris Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPP PPP Husnan Bey Fananie di kantornya, Jalan Tebet Timur Raya Dalam, Jakarta Selatan, kemarin (15/6).

Seleksi khusus itu didesain dalam format fit and proper test. Kriteria yang diuji mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pertemuan Politisi Indonesia – Belanda

Partai-partai politik seringkali merupakan mata-rantai yang hilang dalam bantuan yang diberikan untuk demokrasi.  Namun demikian, partai-partai politik merupakan lembaga yang esensial di dalam suatu masyarakat politik.  Sementara itu, partai-partai politik sering ditanggapi sebagai tidak efektif dan tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu untuk membuat demokrasi itu efektif maka dukungan terhadap partai-partai politik ini merupakan suatu kepentingan yang strategis.  Berdasarkan pada pemikiran tersebut Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) mengundang Politisi Indonesia ke Belanda dengan maksud membangun hubungan dengan partai-partai politik Indonesia.

Melanjutkan kontak yang telah diprakarsai semenjak 2002, maka melalui Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) sebagai mita NIMD mengundang wakil terpilih untuk berkunjung ke NIMD di The Hague pada tanggal 24-28 April 2007:

• 1. Partai Golkar: Firman Soebagyo (Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat);
  2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: Yasonna Hamonangan Laoly (Wakil Sekretaris Fraksi Bidang Politik Hukum dan Keamanan);
  3. Partai Persatuan Pembangunan: Husnan Bey Fananie (Wakil Sekjen) dan M. Romahurmuziy (Wakil Sekjen);
  4. Partai Demokrat: Hadi Utomo, (Ketua Umum) dan Anas Urbaningrum, (Ketua bidang Politik);
  5. Partai Amanat Nasional, Abd. Rohim Ghazali (Wakil Sekjen) dan Agung Mozin (Wakil Sekjen);
  6. Partai Kebangkitan Bangsa, Ahmad Niam Salim, Ketua Dewan Tandfidz;
  7. Partai Keadilan Sejahtera, Fitra Arsil (Kepala Bidang Hukum dan HAM) dan Achyar Eldine (Kepala Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan).

Kubu Hamzah Haz Emoh Dialog

Minggu, 27 Maret 2005 | 18:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta ebat publik yang diselenggarakan majalah Pakar untuk membahas pemberhentian enam Pimpinan Harian Pusat (PHP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Minggu (27/3) tidak membawa hasil yang memuaskan. Karena yang hadir dalam dialog itu hanya dari kubu yang dipecat, yaitu kubu Suryadharma Ali. Sedangkan pihak Hamzah Haz yang juga turut diundang tidak hadir dalam acara itu sehingga dialog hanya berisi pernyataan dan keterangan dari pihak yang dipecat.

Dari pihak yang dipecat, hadir dan sekaligus menjadi pembicara dalam acara itu adalah Zarkasih Nur, Emron Pangkapi, dan Ermalena. Adapun pembicara lain adalah anggota majelis pakar, Eggy Sujana, wakil sekretaris majelis pakar,Muhammad Rodja dan anggota majelis pertimbangan partai Faisal Baasir.

The 2007 Political Party Development Class

The 2007 Political Party Development Class (l to r) Merina Ursula XAREAL, Democratic Party – Timor-Leste | Husnan BEY FANANIE, United Development Party – Indonesia | Cristiano DA COSTA, Unidade Nacional Democrti ca da Resistencia Timorense – Timor-Leste | Chin Tong LIEW, Democratic Action Party – Malaysia | Sarah HANDAYANI, Justice and Prosperous Party – Indonesia | Francisco ARAUJO ALMEIDA, Partido Nasionalista Timorese – Timor-Leste | Jayanthi Devi BALAGURU, Parti Gerakan Rakyat Malaysia | John Moffat FUGUI, People’s Alliance Party – Solomon Islands | Esthi S. NOORSABRI, Indonesia Democratic Party of Struggle | Norm Kelly – PPD Convenor | Lucio Marcal GOMES, Christan Democratic Party – Timor-Leste | Peceli KINIVUWAI, Soqosoqo Duavata Ni Lewennanua – Fiji | John BISHOP KINIVI, Registry of Political Parties and Candidates – Papua New Guinea | Maimara TANDO, Democrat Party – Indonesia | Mr Rosan LAL, Fiji Labour Party | Alban KOME, Solomon Nasional Pati – Solomon Islands | Job BOE, People’s Progressive Party – Vanuatu | Dr Ben Reilly – CDI Director | Hafsah JUWARTI, National Mandate Party – Indonesia | Gabriel SURI, Solomon Islands Democratic Party |

Husnan B. Fananie making his assignment presentations to the class in the 2nd week of Political Party Development, topics covered included A Voice for Women, Party Law, and Party Membership.

Konferensi Pers Deklarasi Komunitas Dialog Partai Politik Indonesia

Pada tanggal 14 Juni 2007 bertempat di kantor Komunitas Indonesia untuk Demokrasi  dilangsungkan konferensi pers Kesepakatan Tujuh Partai Politik: Partai Golkar, PDI-P, PPP, PD, PAN, PKB, dan PKS dalam mengakomodasi kebutuhan untuk mendorong kerja sama yang lebih efektif di antara partai-partai politik di Indonesia. Sebagai salah satu upaya  dalam menjawab pelbagai tantangan strategis di tingkat lokal, nasional, dan global melalui wadah yang disebut dengan Komunitas Dialog Partai Politik Indonesia (KDPP) yang dideklarasikan pada tanggal 28 Mei 2007.

Demokrasi di Belanda dan Indonesia

Seminar   a Comprehensive Partnership atau dialog kemitraan menyeluruh antara Indonesia dan Belanda, di gedung parlemen Den Haag, antaranya membahas isu-isu yang berhubungan dengan demokrasi dan penerapan demokrasi.

Seminar Considering ini dihadiri sejumlah anggota DPR Indonesia. Seminar tersebut dilaksanakan oleh Society for International Development atau Organisasi Pembangunan Internasional SID, bersama Instituut untuk Demokrasi Multi-partai dan NCDO, Komisi nasional untuk Kerjasama Internasional dan Pembangunan.

PPP Buka Pendaftaran Caleg pada 20-30 Juni

Minggu, 15 Juni 2008 – 13:59 wib

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuktikan janjinya untuk membuka pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) secara terbuka. Rencananya, partai berlambang kakbah itu akan membuka pendaftaran selama sepuluh hari mulai Jumat 20 Juni sampai Senin 30 Juni.

Pendaftaran bisa dilakukan di Kantor DPP PPP Jalan Borobudur 8 Menteng Jakarta Pusat dan Kantor LP2L DPP PPP Jalan Tebet Timur Raya Dalam 64 A Tebet Jakarta Selatan.

PPP Perketat Seleksi Caleg

Rabu, 2 Juli 2008 – 04:15 wib

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melakukan tes terhadap bakal calon legislatif (caleg) yang diusung pada pemilu legislatif 2009 nanti.

Tes seleksi itu meliputi, kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Serangkaian seleksi tersebut bertujuan untuk menghasilkan caleg yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi.

Menurut Sekretaris Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L), Husnan Bey Fanani setelah melakukan tiga seleksi tersebut, bakal caleg PPP akan mengikuti uji kelayakan. Setelah itu, partai akan menentukan penempatan daerah pemilihan (dapil) berdasarkan rekomendasi dari konstituen.